Dokumen Zona Integritas

Pakta Integritas : Lihat
LKE ZI : Lihat
Instrumen WBS : Link

No.PenilaianBukti DokumenLink Dokumen
IMANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1. Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?SK Tim Zona IntegritasLihat
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?Notulen dan daftar hadir rapat pembentukan anggota tim ZILihat
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
Dokumen Rencana Pembangunan ZI (lima tahunan dan tahunan) yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBMLihat
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi (notulen, daftar hadir)Lihat
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?Laporan pelaksanaan pembangunan ZILihat
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasLaporan monev pembangunan ZI (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)Lihat
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?Laporan tindak lanjut monev pembangunan ZILihat
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?Bukti keteladanan pimpinan, misal bukti pengisian daftar hadirLihat
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?SK Agen Perubahan (Reformasi Birokrasi)Lihat
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?Laporan pelaksanaan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (sosialisasi/pelatihan (notulen, daftar hadir, materi))Lihat
d.Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?Notulen dan daftar hadir rapat pembangunan ZI yang dihadiri anggota organisasiLihat
IIPENATAAN TATALAKSANA (5)
1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiPeta proses bisnis dan daftar SOPLihat
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkanHasil observasi pelaksanaan SOPLihat
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasiLaporan evaluasi pelaksanaan SOP dan tindak lanjutnyaLihat
2. E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?Sistem pengukuran kinerja berbasis IT (screenshot sistem)Lihat
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?Sistem manajemen SDM berbasis IT (screenshot sistem)Lihat
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?Sistem pelayanan publik berbasis IT (screenshot sistem)Lihat
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?Laporan monev pemanfaatan IT untuk pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan pelayanan publik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)Lihat
3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanKebijakan keterbukaan informasi publik secara tertulis (minimal memuat; apa saja yang akan diunggah kepada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang mengupdate)Lihat
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publikLaporan monev kebijakan keterbukaan informasi publikLihat
IIIPENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang mengacu Peta Jabatan dan Analisis Beban KerjaLihat
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?Hasil observasi penempatan pegawai yang mengacu pada rencana kebutuhan pegawaiLihat
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?Laporan monev penempatan pegawai hasil rekrutmenLihat
2. Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?Dokumen rotasi/mutasi pegawai (SK)Lihat
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?Hasil observasi pelaksanaan rotasi/mutasi apakah rotasi/mutasi memperhatikan kompetensi jabatan, mengikuti pola mutasi dan ada petimbangan unit keja (SK rotasi terakhir)Lihat
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?Laporan monev kegiatan rotasi/mutasiLihat
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?

b. alam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi (training need analysis) yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (standar kompetensi)Lihat
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
Daftar peserta pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnyaLihat
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?Laporan hasil monev pengembangan kompetensi (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)Lihat
4. Penetapan kinerja individu (4)
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Dokumen SKP secara periodik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)Lihat
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).Bukti pemberian reward atas hasil penilaian kinerja individuLihat
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikanLaporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilakuLihat
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.Laporan pemutakhiran data informasi kepegawaian (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunn)Lihat
IVPENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1. Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan PerencanaanNotulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan perencanaan yang dihadiri pimpinanLihat
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan KinerjaNotulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan penetapan kinerja yang dihadiri pimpinanLihat
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalaLaporan pemantauan kinerja oleh pimpinan secara berkala (notulen rapat pimpinan)Lihat
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (specfic measurable achievable relevant and time bound.
Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja) yang berorientasi hasil dan memiliki IKU dengan indikator kinerja telah SMARTLihat
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
Laporan KinerjaLihat
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaLaporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaLihat
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompetenDaftar SDM yang menangani pengelolaan akuntabilitas kinerjaLihat
VPENGUATAN PENGAWASAN (15)
1. Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasiMedia sosialisasi/public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkalaLihat
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanLaporan penanganan/ pengendalian gratifikasiLihat
2. Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalianLaporan penerapan SPIP terkait dengan lingkungan pengendalianLihat
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanPeta risikoLihat
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasiLaporan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoLihat
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitMedia informasi penerapan SPIP/laporan kegiatan sosialisasi SPIP (notulen, daftar hadir)Lihat
3. Pengaduan Masyarakat (3)
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanKebijakan penanganan pengaduan masyarakat secara tertulis/Unit pengaduan masyarakatLihat
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiLaporan penanganan pengaduan masyarakatLihat
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakatLaporan monev pengaduan masyarakatLihat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiLaporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakatLihat
4. Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?Internalisasi Whistle Blowing System (system WBS)Lihat
b. Whistle Blowing System telah diterapkanKebijakan Whistle Blowing System secara tertulis/Unit pengelola WBSLihat
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemLaporan monev WBSLihat
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutiLaporan tindak lanjut monev WBSLihat
5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamaKebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulisLihat
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasiMedia informasi/laporan sosialisasi penanganan benturan kepentingan (notulen, daftar hadir)Lihat
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanLaporan penanganan benturan kepentinganLihat
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan KepentinganLaporan monev benturan kepentinganLihat
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiLaporan tindak lanjut monev benturan kepentinganLihat
VIPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayananKebijakan standar pelayanan secara tertulisLihat
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkanMedia sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi standar pelayananLihat
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan1. Standar Pelayanan
2. SOP UNP
3. SOP FMIPA
Lihat
Lihat
Lihat
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOPLaporan review standar pelayananLihat
2. Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan PrimaLaporan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (notulen, daftar hadir peserta, dan materi)Lihat
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media1. Website UNP
2. Website FMIPA
Lihat
Lihat
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standarKebijakan pemberian pelayanan secara tertulis (reward dan punishment)Lihat
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan
1. Terdapat sarana/unit layanan terpadu

2. E-Office FMIPA
Lihat


Lihat
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayananHasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan secara berkalaLihat
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat d
iakses secara terbuka
Media untuk akses hasil survey kepuasan masyarakatLihat
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakatLaporan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakatLihat