Dokumen ZI 2022

Dokumen Zona Integritas 2022

LKE ZI 2022 : Lihat

No.	Penilaian	Bukti Dokumen	Link Dokumen
I	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
	1. Tim Kerja (1)
	a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	SK Tim Zona Integritas	Lihat
	b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?	Notulen dan daftar hadir rapat pembentukan anggota tim ZI	Lihat
	2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
	a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	Dokumen Rencana Pembangunan ZI (lima tahunan dan tahunan) yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Lihat Lihat
	c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi (notulen, daftar hadir)	Lihat
	3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)		Lihat
	a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	Laporan pelaksanaan pembangunan ZI	Lihat
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Laporan monev pembangunan ZI (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)	Lihat
	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	Laporan tindak lanjut monev pembangunan ZI	Lihat
	4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	Bukti keteladanan pimpinan, misal bukti pengisian daftar hadir	Lihat
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	SK Agen Perubahan (Reformasi Birokrasi)	Lihat
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	Laporan pelaksanaan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (sosialisasi/pelatihan (notulen, daftar hadir, materi))	Lihat
	d.Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	Notulen dan daftar hadir rapat pembangunan ZI yang dihadiri anggota organisasi	Lihat

II	PENATAAN TATALAKSANA (5)
	1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Peta proses bisnis dan daftar SOP	Lihat
	b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Hasil observasi pelaksanaan SOP
	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Laporan evaluasi pelaksanaan SOP dan tindak lanjutnya	Lihat
	2. E-Office (2)
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	Sistem pengukuran kinerja berbasis IT (screenshot sistem)	Lihat
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	Sistem manajemen SDM berbasis IT (screenshot sistem)	Lihat
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	Sistem pelayanan publik berbasis IT (screenshot sistem)	Lihat
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	Laporan monev pemanfaatan IT untuk pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan pelayanan publik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)	Lihat Lihat
	3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Kebijakan keterbukaan informasi publik secara tertulis (minimal memuat; apa saja yang akan diunggah kepada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang mengupdate)	Lihat
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan monev kebijakan keterbukaan informasi publik	Lihat

III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang mengacu Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Lihat
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	Hasil observasi penempatan pegawai yang mengacu pada rencana kebutuhan pegawai	Lihat
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	Laporan monev penempatan pegawai hasil rekrutmen	Lihat
	2. Pola Mutasi Internal (2)
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	Dokumen rotasi/mutasi pegawai (SK)	Lihat Lihat
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	Hasil observasi pelaksanaan rotasi/mutasi apakah rotasi/mutasi memperhatikan kompetensi jabatan, mengikuti pola mutasi dan ada petimbangan unit keja (SK rotasi terakhir)	Lihat
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	Laporan monev kegiatan rotasi/mutasi	Lihat
	3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? b. alam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi (training need analysis) yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (standar kompetensi)	Lihat Lihat
	d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	Daftar peserta pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnya	Lihat Lihat
	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	Laporan hasil monev pengembangan kompetensi (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)	Lihat
	4. Penetapan kinerja individu (4)
	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Dokumen SKP secara periodik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan)	Lihat Lihat
	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	Bukti pemberian reward atas hasil penilaian kinerja individu	Lihat
	5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Lihat
	6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Laporan pemutakhiran data informasi kepegawaian (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunn)	Lihat

IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
	1. Keterlibatan pimpinan (5)
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Notulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan perencanaan yang dihadiri pimpinan	Lihat
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Notulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan penetapan kinerja yang dihadiri pimpinan	Lihat
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Laporan pemantauan kinerja oleh pimpinan secara berkala (notulen rapat pimpinan)	Lihat
	2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) d. Apakah indikator kinerja telah SMART (specfic measurable achievable relevant and time bound.	Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja) yang berorientasi hasil dan memiliki IKU dengan indikator kinerja telah SMART	Lihat Lihat Lihat Lihat
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan Kinerja	Lihat Lihat
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Lihat
	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Daftar SDM yang menangani pengelolaan akuntabilitas kinerja	Lihat

V	PENGUATAN PENGAWASAN (15)
	1. Pengendalian Gratifikasi (3)
	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Media sosialisasi/public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala	Lihat Lihat Lihat Lihat

	2. Penerapan SPIP (3)
	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Laporan penerapan SPIP terkait dengan lingkungan pengendalian	Lihat Lihat Lihat
	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Peta risiko	Lihat
	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Laporan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	Lihat
	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Media informasi penerapan SPIP/laporan kegiatan sosialisasi SPIP (notulen, daftar hadir)	Lihat Lihat Lihat
	3. Pengaduan Masyarakat (3)
	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat secara tertulis/Unit pengaduan masyarakat	Lihat Lihat Lihat
	b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan penanganan pengaduan masyarakat	Lihat
	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monev pengaduan masyarakat	Lihat Lihat
	d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakat	Lihat Lihat
	4. Whistle-Blowing System (3)
	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	Internalisasi Whistle Blowing System (system WBS)	Lihat
	b. Whistle Blowing System telah diterapkan	Kebijakan Whistle Blowing System secara tertulis/Unit pengelola WBS	Lihat
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan monev WBS	Lihat
	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut monev WBS	Lihat
	5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)
	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis	Lihat
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Media informasi/laporan sosialisasi penanganan benturan kepentingan (notulen, daftar hadir)	Lihat
	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan penanganan benturan kepentingan	Lihat
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		Lihat
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		Lihat

VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
	1. Standar Pelayanan (3)
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Kebijakan standar pelayanan secara tertulis	Lihat
	b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi standar pelayanan	Lihat
	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	1. Standar Pelayanan 2. SOP UNP 3. SOP FMIPA	Lihat Lihat Lihat
	d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Laporan review standar pelayanan	Lihat
	2. Budaya Pelayanan Prima (3)
	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Laporan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (notulen, daftar hadir peserta, dan materi)	Lihat
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	1. Website UNP 2. Website FMIPA	Lihat Lihat
	c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Kebijakan pemberian pelayanan secara tertulis (reward dan punishment)	Lihat Lihat
	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi e. Terdapat inovasi pelayanan	1. Terdapat sarana/unit layanan terpadu 2. E-Office FMIPA	Lihat Lihat Lihat
	3. Pengelolaan Pengaduan
	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		Lihat
	b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Lihat
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
	4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan secara berkala	Lihat
	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat d iakses secara terbuka	Media untuk akses hasil survey kepuasan masyarakat	Lihat
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Lihat
	3. Pengelolaan Pengaduan
	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		Lihat
	b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Lihat
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
	5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
	a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		Lihat
	b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		Lihat
	c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		Lihat